cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 4 No 1 Juni 2020" : 6 Documents clear
TELAAH KRITIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Fransiska Novita Eleanora; Elfirda Ade Putri
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1395

Abstract

ABSTRAK Maraknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan penderitaan bagi korbandan karena dapat menimbulkan taruma yang berkepanjangan dan untuk memulihkannyaperlu adanya tindakan rehabilitasi dan untuk itu perlu diberikannya sanksi yang tegasbagi pelaku. Karena dengan pemberian hukuman memberikan perlindungan danpenegakan hukum terhadap hak perempuan, sesuai dengan ketentuan undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah yaitu melindungiakan hak asasi perempuan. Rumusan dari masalah ini bagaimana telaah kritis upaya daripenegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga.Tujuannya adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasandalam rumah tangga, sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimanadidasarkan pada konsep, asas, dan teori serta pertauran perundangan dan juga literaturyang berkaitan dengan telaah kritis terhadap upaya penegakan hukum dari tindak pidanaterhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan hasil dari pemelitian (temuan)bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan jika menerapkan sanksi yang berat sepertihukuman seumur hidup kepada pelaku jika akibat perbuatannya menimbulkan luka beratbagi korban, kesimpulannya bahwa efektivitas dari penegakan hukum itu sendiridipenggruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari hukum itu sendiri, penegak hukum, saranadan juga fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana, rumah tangga ABSTRACT The rampant level of domestic violence causes suffering for victims because it can causeprolonged trauma and to restore it is done by rehabilitation measures for victims as well asproviding strict sanctions for perpetrators. Because the provision of punishment providesprotection and law enforcement for women's rights, in accordance with the provisions of lawnumber 23 of 2004 concerning the elimination of violence in the home that is protecting thehuman rights of women. The formulation of this problem is a critical study of lawenforcement efforts against domestic violence. The aim is to find out the law enforcement ofdomestic violence, while the method used is normative juridical which is based on concepts,principles, theories and regulations as well as literature relating to critical review of lawenforcement efforts on violence in the home stairs, and get the results of research (findings)that law enforcement can be implemented if applying severe sanctions such as lifeimprisonment to the offender if the consequences of his actions cause serious injuries to thevictim, the conclusion that the effectiveness of law enforcement itself is influenced by several factors, namely from law itself, law enforcement, facilities and also facilities, society and culture. Keywords: law enforcement, crime, household 
Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Suparto Suparto
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1396

Abstract

Abstrak Peran dari hakim konstitusi untuk menegakkan keadilan sangat strategis, oleh karena itudiperlukan hakim yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Dengan demikian hakimkonstitusipun perlu dilakukan pengawasan terhadap perilakunya demi menjaga marwahinstitusi peradilan. Permasalahannya apa upaya yang dapat dilakukan agar pengawasaneksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dilaksanakan oleh KomisiYudisial. Pengawasan yang bersifat eksternal terhadap hakim konstitusi saat ini belum adapengaturannya, sehingga dimasa mendatang perlu dilakukan karena secara profesi hakimkonstitusi sama dengan hakim-hakim yang lain. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara hasilreformasi dan diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkankehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sudah selayaknya untuk diberikankewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim konstitusi.Namun demikian pengawasan terhadap hakim konstitusi jangan sampai mengintervensiindependensi peradilan sehingga perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk mensinergikanantara pengawasan dengan independensi peradilan. Berhubung Pasal 24B ayat (1) terkaitkata ”hakim” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan termasuk hakim konstitusi(Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dan No.1-2/PUU-XII/2014, maka kedepan agar hakim konstitusi dapat diawasi oleh Komisi Yudisial, perlu dilakukan amandementerhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kata ”hakim”. Kata Kunci : Pengawasan, Hakim Konstitusi, Amandemen UUD 1945AbstractThe role of constitutional justices to uphold justice is very strategic, therefore judges who havegood attitudes and behavior are needed. Thus, constitutional judges also need to supervise theirbehavior in order to maintain the dignity of judicial institutions. The problem is what efforts canbe made so that external supervision of the code of ethics and behavior of constitutional justicesis carried out by the Judicial Commission. External supervision of constitutional judges at thistime has not yet been regulated, so that in the future it needs to be done because professionallyconstitutional justices are the same as other judges. The Judicial Commission as a stateinstitution as a result of reforms and given the authority of the 1945 Constitution to maintainand uphold the honor, nobility and behavior of judges should be given the authority to conductexternal supervision of the behavior of constitutional justices. However, the supervision ofconstitutional justices should not intervene in the independence of the judiciary so that anappropriate formulation is needed to synergize between supervision and judicial independence.Since Article 24B paragraph (1) related to the word "judge" was interpreted by the Constitutional Court not including constitutional justices (Decision of the Constitutional Court No. 005 / PUU-IV / 2006 and No.1-2 / PUU-XII / 2014, then in the future so that Constitutional judges can be supervised by the Judicial Commission, amendments to Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution are needed in connection with the word "judge".Keywords: Supervision, Constitutional Justice, Amendment to the 1945 Constitution 
PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION SEBAGAI KETAATAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI Seto Sanjoyo; Sapriani Sapriani; Agus Setiawan; Salma Suroyya
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1397

Abstract

AbstrakOnline Single Submission (OSS) adalah sistem pengintegrasian perizinan usaha secaraelektronik. Sistem ini memberikan layanan elektronik secara online system kepadainvestor/ pelaku usaha. Metode penelitian adalah penelitian hukum deksrptif empiris.Rumusan masalah kajian tulisan ini adalah bagaimanakah prosedur perizinan berusahamelalui sistem OSS dan apa akibat hukum bagi pelaku usaha apabila tidak memenuhiKomitmen Berusaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perizinanmelalui OSS memberikan kemudahan dan dapat diakses dimanapun berada, sehinggamempermudah investor dalam mengajukan izin. Ada tiga model yang ditawarkan bagipelaku usaha dalam mengakses OSS yaitu sistem mandiri, pendampingan dan prioritas.Namun izin usaha yang sudah diberikan di awal kegiatan usaha dapat dibatalkan apabilapelaku usaha tidak memenuhi Komitmen berusaha dalam batas waktu yang telahditentukan. Pernyataan Komitmen dari investor menjadi konsep kemudahan perizinanyang diberikan oleh sistem OSS. Pemenuhan komitmen pada izin usaha bersifat mutlakdan akan berakibat pencabutan izin usaha awal sehingga memberikan dampak investortidak dapat melanjutkan usahanya.Kata Kunci : Perizinan berusaha, investor, OSS Abstract Online Single Submission (OSS) is an electronic business licensing system. This systemprovides online electronic system services to investors / business people. The researchmethod is empirical descriptive legal research. The formulation of the problem of thispaper review is how the licensing procedure is attempted through the OSS system andwhat are the legal consequences for business actors if they do not meet the BusinessCommitment. The results of this study indicate that licensing procedures through OSSprovide convenience and can be accessed wherever they are, making it easier for investorsto apply for permits. There are three models offered for business people in accessing OSS,namely an independent system, assistance and priority. However, a business license thathas been granted at the beginning of a business activity can be canceled if the businessactor does not fulfill the business commitment within the specified time limit. Statement ofCommitment from investors becomes the concept of licensing convenience provided by theOSS system. Fulfillment of the commitment to the business license is absolute and willresult in the revocation of the initial business license so that the impact of investors can notcontinue their business.Keyword : Business licensing, investors, OSS
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN KEDOKTERAN Debora Anggie Noviana; Bambang Waluyo; Rosalia Dika Agustanti
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1399

Abstract

 AbstrakPelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut, dari salah satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan juga menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak kembali terjadi kasus yang sama, serta diharapkan agar dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini hendak mengkaji pelaksanaan kebiri kimia dilihat dari perspektif yuridis dan kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber utama berasal dari literatur serta menggunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan masih banyaknya pro kontra yang terjadi terkait penerapan eksekusi kebiri kimia yang dikarenakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan eksekusi karena alasan kemanusiaan. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri kimia agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi korban dan juga pelaku pelecehan seksual pada anak, dan juga  memberikan dasar hukum yang sah bagi eksekutor kebiri kimia yaitu dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut tanpa harus bertentangan dengan kode etik kedokteran sehingga pidana kebiri kimia dapat segera diberlakukan secara lebih efektif sesuai dengan tujuannya yaitu menggurangi angka kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kata Kunci : Kebiri Kimia, Perlindungan anak, Pidana AbstractThe implementation of castration chemistry is a new punishment in Indonesia, there are pros and cons related to the implementation of these actions, from one side of the implementation of castration criminal is expected to be able to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence against children and also be a form of prevention so as not to re-occur the same case , and is expected to be able to reduce the level of sexual crimes against children. This study wants to examine the implementation of chemical castration from a juridical and medical perspective. The research method used is normative juridical. Approach the problem by using the legislative approach and case approach, the main source comes from the literature and uses secondary data sources that are analyzed qualitatively. With the many pros and cons that occur related to the implementation of chemical castration execution due to the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to carry out executions due to humanitarian reasons. There is a need for regulations governing the implementation of chemical castration execution in order to provide legal certainty and justice for both victims and also perpetrators of sexual abuse on children, and also provide a legal basis for chemical castration executors namely doctors to carry out chemical castration execution without having to contradict with a code of ethics in medicine so that the chemical castration crime can be immediately applied more effectively in accordance with its goal of reducing the number of cases of sexual violence against children in Indonesia.Keywords: Chemical castration, child protection, criminal
Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara Yahya Ahmad Zein
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1398

Abstract

abstrak Pengelolaan wilayah wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negaralain menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. GrandDesign pengelolaan wilayah perbatasan tersebut sangat terkait erat dengan upayapercepatan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yangdi arahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.Kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan dan memerlukan penyelesaiandengan cara komperhensif adalah Aspek Batas Wilayah Negara, Aspek Ekonomi,Aspek Sosial-budaya, Aspek Pertahanan dan Keamanan, Aspek Sumberdaya Alam danLingkungan, Aspek Kelembagaan dan Capacity Building. Tujuan utama pengelolaanperbatasan, yakni; (1) Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, (2)Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensifuntuk kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayahperbatasan dalam konteks persaingan global. Grand Design Pembangunan kawasanperbatasan dalam implementasi selama ini belum dilakukan secara terpadu denganmengintegrasikan seluruh sektor, sehingga tujuan diatas belum tercapai secarakeseluruhan. Upaya pemenuhan hak asasi manusiaa warga negara di wilayahperbatasan negara harus dilakukan pemerintah melalui program-program secarasistematis dan berkesinambunganKata kunci : pengelolaan, wilayah perbatasan, Hak Asasi ManusiaAbstractManagement of territories in Indonesia that directly borders other countries must betaken seriously by the government. The Grand Design for managing the border area isclosely related to efforts for accelerating economic, social, cultural, defense, and securitydevelopment to improve the border region welfare. The problems' complexity requiresa complete solution that includes the State Boundary Aspects, Economic Aspects, Sociocultural Aspects, Defense and Security Aspects, Natural Resources, and Environmental Aspects, Institutional Aspects, and Capacity Building. The main objectives of border management, namely: (1) Maintaining the integration of the Republic of Indonesia as a constitutional mandate; (2) Building a balanced, integrated and comprehensive border area for the people's welfare; (3) Strengthening Indonesia's capacity in border areas in the context of global competition. Grand Design Development of the border region in the implementation has not carried out by integrating all sectors, so the objectives have not yet achieved. The efforts to fulfil the human rights of citizens in this area must be systematically and continuously carried out by the government through programs.Keywords: Management, Border Areas, Human Rights
FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPADATAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Raden Muhammad Rizki Hidayatullah
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1394

Abstract

AbstrakKepadatan penghuni merupakan suatu kondisi dimana peningkatan laju jumlah penghuni Lapasyang bertambah yang tidak sebanding dengan kapasitas dari sarana dan prasarana yang tersedia.Kepadatan penghuni ini terjadi hampir di setiap Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia.Tentu hal ini berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan yang dapat mengancamsituasi keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. sebagian besarperaturan mengenai pelanggaran hukum bermuara pada pidana penjara. Kemudian pelaksanaanrestorative justice yang dinilai dapat menjadi alternatif solusi dalam sistem peradilan pidana diIndonesia terkendala akan payung hukum yang lemah . Sebagai pemecahan dari permasalahantersebut, sinkronisasi dalam pelaksanaan pemidanaan terpadu dilakukan untuk dapattercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum.Kata kunci : Kepadatan penghuni; Narapidana; dan Restorative JusticeAbstractOvercrowded is a condition where an increase in the rate of increasing number of prison residentsis not proportional to the capacity of the available facilities and infrastructure. Of course this has animpact on the emergence of problems that can threaten the security and order situation within thePenitentiary in Indonesia. The density of these residents occurs in almost every Penitentiarythroughout Indonesia. Most of the regulations regarding law violations lead to imprisonment. Thenthe implementation of restorative justice which is considered to be an alternative solution in thecriminal justice system in Indonesia is constrained by a weak legal umbrella. As a solution to thisproblem, synchronization in the implementation of integrated criminality is carried out to achievethe effectiveness and efficiency in providing sanctions for violators of the law.Keywords : Overcrowded; prisonners; and Restorative Justice

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023 Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 5, No 1 (2021): Volume 5, No 1 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 2 (2020): Volume 4 No 2 Desember 2020 Volume 4 No 1 Juni 2020 Volume 3, No 2, Desember 2019 Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Volume 2, No 2, Desember 2018 Volume 2, No 1 Juni 2018 Volume 1, No 2 Desember 2017 Volume 1, No 1 Juni 2017 More Issue